Kades Tak Selesaikan LKPJ Terancam Tak Bisa Ikut Pilkades

Sammsul Qomar

Sammsul Qomar

Pihak BPMD Lombok Tengah diminta cermat dalam menentukan Penjabat Kepala Desa yang disusulkan oleh masyarakat, khususnya bagi desa-desa yang dalam waktu dekat akan melakukan pemilihan Kepala Desa (Kades). Permintaan yang sekaligus himbaun tersebut, disampaikan Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, M.Samsoel Qomar,S.Sos, Senin (18/1) 2016 diruang kerjanya.
Hal itu lanjut Samsoel Qomar yang sering namanya disingkat SQ ini menjelsakan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Ia mencontohkan, adanya sebuah kejadian begitu penjabat dilantik, yang bersangkutan bingung karena ternayata Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kades terkait belum selesai.”Jadi penjabatnya kaget, anggaran desanya dikemanakan semua,”ujarnya.
Untuk itu, SQ menandaskan pihak BPMD untuk hati-hati dan cermat terutama terkait waktu menetapkan penjabat Kades didesa terkait. Diusahakan agar dilantik setelah Kades yang bersangkutan menyelesaikan LKPJ-nya. Hal ini sekaligus agar Kades yang sudah habis masa jabatanya tersebut bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukanya.”Jangan setelah selesai masa jabatan kemudian kewajibanya untuk bertanggung jawab atas kinerjanya ke masyarakat diabaikan,”tandasnya.
Sesuai dalam aturan yang baru lanjut SQ, bagi Kades yang tidak meyelesaikan kewajibanya berupa LKPJ dan yang lainnya, maka tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri lagi dalam pemilihan Kades berikutnya. Aturan itu sudah bisa dilaksanakan pada Pilkades tahun 2016 ini terhadap sekitar 16 desa yang akan melakukan pemilihan.”Kami yakin tahun ini perbup dari perda baru ini bisa dilaksankan begitu juga dengan pemilihan kepala desa bagi sekitar 16 desa tersebut,”tegas Samsoel Qomar.|*