DPRD Gelar Rapat Pansus LKPJ 2015 Dengan Dukcapil

Berbagai harapan terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Tengah disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada sebuah rapat, Selasa (19/4) 2016 diruang rapat utama Kantor DPRD setempat.

Rapat Panitia Khusus (Pansus) dengan agenda klarifikasi dengan pihak Dukcapil tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Lalu Mashudi yang dihadiri Ketua Pansus, Lalu Mas`ud dan beberapa anggota Pansus. Sementara pihak Dukcapil, langsung dihadiri oleh tampuk pimpinan, H.Darwis,SH.MM.

Anggota Pansus, Majrun pada kesempatan tersebut, mempertanyakan solusi mempermudah bagi anak-anak terlantar yang tidak jelas keberadaan orang tuanya akibat seringnya terjadi kawin cerai di daerah ini. Ia mencontohkan, seperti anak-anak yang kemudian ditinggal merantau lalu orang tuanya bercerai dan kawin lagi dirantauan.”Anak-anak yang seperti itu sangat banyak jumlahnya disini,”ungkapnya.

Anggota Pansus lainnya, H.Ahkam mengusulkan agar sejumlah Pondok Pesantren (Ponpes)  yang ada di Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya dijadikan salah satu lokasi pembuatan KTP keliling. Antara lain di Ponpes, Nurul Ulum sebanyak 4 kelas, Ponpes Nurul Quran dan Nurul Iman masing-masing sebanyak 2 kelas.

H.Ahkam juga meminta agar Dukcapil mau turun ke Ponpes yang lain. Karena bagi seluruh Siswa dan siswi kelas 3 Sekolah Menengah Atas atau sederajat, pastilah saat ini membutuhkan KTP tersebut.”Nanti jangan sampai ada kesan pilih-pilih tempat untuk melakukan pembuatan KTP keliling ini,”tandasnya.

Terkait dengan parkir yang selama ini dipersoalkan public lanjut H,.Ahkam, bila memang hal tersebut melanggar karena hasil parkir tidak disetor ke pihak dinas terkait, maka diharapkan untuk dihentikan. Solusinya dengan menggunakan petugas keamanan.”Bisa dianggarkan nanti untuk menempatkan petugas keamanan untuk jaga motor itu dan jangan tarik uang parkir lagi,”imbuhnya.

H.Kamran, anggota Pansus lainnya, mengusulkan agar pembuatan Akta keliling dan pembuatan KTP itu ke semua desa dan bukan hanya di kantor camat. Hal itu agar seluruh masyarakat bisa merasakan pelayanan tersebut.”Kami juga berharap agar persyaratan yang ada bisa dipersingkat agar lebih mudah lagi agar hak dasar identitas itu bisa dimiliki oleh masyarakat. Karena dengan kemudahan bisa menarik warga untuk datang mengurus hak admistarsi tersebut,”katanya.

Menjawab semua itu, H.Darwis atau yang akrab disapa Abah Dos ini menjelaskan, untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) persyaratanya hanya 1 lembar Kartu Keluarga (KK). Karena di KK itu data orang tersebut sudah lengkap. Untuk akta keliling bisa tidak lagi dengan harus buku nikah, namun bisa dengan Surat Keterangan Pertanggung Jawaban Mutlak.”Jadi syarat itu sama dengan pembuatan di Kantor Dukcapil dengan yang pelayanan keliling,”jelasnya.

Soal akta kelahiran bagi anak-anak terlantar tandas Abah Dos, selama ada bukti pernikahan orang tua anak-anak tersebut maka bisa dibuatkan akta kelahiran. Namun bila tidak, maka Dukcapil tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang sesuai dengan aturan yang berlaku.”Kami sadar ada juga sepulang dari rantauan, ada ibu-ibu yang bawa anak, hidungnya mancung, kulitnya putih yang mirip seperti anak-anak di Abu Dabi, kalau ada yang seperti itu maka tetap harus ada bukti pernikahan orang tuanya,”tandasnya.

Untuk mendatangi Ponpes yang dimaksud H.Ahkam, Dukcapil dengan senang hati akan segera merealisasikanya. Karena sebelumnya hanya sejumlah Ponpes saja yang merespon ketika pihaknya bersurat dengan tujuan pembuatan KTP keliling tersebut.”Kalau soal parkir, petugas parkir hanya meminta seribu rupiah saja dan itu hanya untuk membeli teh buat mereka, gak banyak, makanya tidak kami setor memang ke Dinas Pendatapan,”jelasnya.

Sementara itu, untuk keliling ke seluruh desa tandas Abah Dos, pihaknya dalam waku dekat ini belum bisa melakukan hal tersebut karena berbagai keterbatasan yang dimiliki. Mulai dari fasiltas dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. “Mobil Dinas saya saja saat ini dipakai untuk itu, saya pakai motor kesini tadi. Dan kalau turun ke desa-desa maka setahun baru akan selesai. Kami belum bisa itu,”tandasnya.|*