Rekomendasi DPRD

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

 

  1. DOKUMEN LKPJ
Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT

Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT

DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Kami akui bahwa tidak mudah untuk menyusun dan merangkum keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran ke dalam sebuah dokumen yang cukup tebal ini.  Kami meyakini bahwa Tim Penyusun LKPJ telah berupaya sekuat tenaga untuk menyampaikan dokumen LKPJ yang terbaik, namun demikian, terlepas dari adanya beberapa kesalahan yang bersifat manusiawi, ada beberapa persoalan mendasar yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam penyusunan dokumen LKPJ di tahun tahun yang akan datang.

Beberapa catatan dari DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap Dokumen LKPJ ini kami sampaikan sebagai berikut :

  1. Dari sisi dasar hukum, masih perlu ditambah dengan aturan terbaru yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Pantia Khusus telah mencermati bebarapa data yang tertuang dalam dokumen LKPJ sejak tahun 2012 sampai dengan dokumen LKPJ Tahun 2015 khususnya yang terkait dengan data jumlah penduduk. Data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang tertuang dalam dokumen LKPJ Tahun 2012 berjumlah 1.188.508 jiwa (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan jiwa), dalam LKPJ tahun 2013 turun sebesar 15.359 menjadi 1.173.149 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan jiwa), dalam LKPJ Tahun 2014 turun sebesar 880 menjadi 1.124.269 (satu juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan jiwa) dan di LKPJ Tahun 2015 kembali turun sebesar 95.423 menjadi 1.028.846 jiwa (satu juta dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam jiwa). Tren penurunan jumlah penduduk ini dimungkinkan dapat terjadi setelah penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis tehnologi dimana dengan sistem ini dilakukan penghapusan data penduduk yang terdeteksi ganda baik dalam ataupun antar kabupaten/kota. Namun demikian, penurunan jumlah penduduk ini dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena hampir mustahil di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang tidak pernah terjadi bencana yang dahsyat, bisa terjadi zero growth bahkan penduduknya berkurang dalam jumlah yang cukup signifikan. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus berupaya membenahi data kependudukan ini agar benar-benar dihasilkan data yang valid sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah;
  3. Secara umum, DPRD Kabupaten Lombok Tengah berpandangan bahwa masih ditemukan adanya ketidakseragaman dalam pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan seperti ada SKPD yang tidak mencantumkan laporan mengenai pagu anggaran serta realisasi keuangan, tidak mencantumkan output dan outcome, serta tidak melaporkan seluruh program kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015. Selain itu ditemukan juga adanya SKPD yang menyampaikan permasalahan berserta solusi yang ditempuh namun tidak sedikit juga SKPD yang tidak mencantumkan permasalahan dan solusi. Walaupun kita tidak dapat memaksakan SKPD untuk mencantumkan permasalahan dan solusi, namun melihat adanya kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen, sesungguhnya menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, secara khusus DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih konsisten dalam merumuskan hal-hal yang akan dituangkan dalam dokumen LKPJ dimaksud;
  4. Terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan apresiasi terhadap banyaknya kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan di daerah kita. Hal ini mencerminkan bahwa daerah kita masih diberikan kepercayaan untuk menerima program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga ke depan program kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana tugas pembantuan terus meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya;
  5. Mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh beberapa SKPD, agar betul-betul memiliki perencanaan yang sistematis, bersinergis dan saling menguatkan sehingga program kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat semakin banyak yang terakomodir;
  6. Untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya berupa bangunan fisik, agar dilaksanakan pada awal tahun anggaran sehingga tidak ada lagi alasan bagi pihak ketiga untuk tidak menyelesaikan kewajibannya hanya karena terhalang persoalan waktu yang tidak cukup. Selain itu, terhadap rekanan-rekanan baik pelaksana maupun pengawas yang ditunjuk untuk menyelesaikan kegiatan fisik tersebut, agar benar benar perusahaan yang didukung dengan kesiapan sumberdaya peralatan dan SDM yang memadai.  (lebih selektif);
  7. Terkait dengan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, DPRD Kabupaten Lombok Tengah memandang bahwa penjabaran mengenai pelaksanaan tugas umum pemerintahan, masih mencantumkan beberapa pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya yang notabene telah disampaikan dalam dokumen LKPJ tahun sebelumnya. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih cermat dalam menyampaikan laporan pelaksnanaan Tugas Umum Pemerintahan tersebut sehingga tidak menimbulkan kesan copy paste dan serimonial semata.

 

  1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.647.221.861.194,20. (1 triliun 647 milyar 221 juta 861 ribu 194 rupiah koma 20 sen). Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp.1.631.922.900.676,02 (1 triliun 631 milyar 922 juta 900 ribu 676 rupiah koma 02 sen)   atau 99,07%, dengan rincian sebagai berikut :

  1. Pendapatan Asli Daerah

Dari target PAD yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp.154.863.589.503,00, terealisasi sebesar Rp.157.327.859.232,38 (157 milyar 327 juta 859 ribu 232 rupiah 38 sen) atau 101,6 persen. Walaupun mampu terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mencermati bahwa komponen PAD yang berasal dari retribusi daerah hanya mampu terealisasi sebesar Rp.18.690.548.163,20 (18 milyar 690 juta 548 ribu 163 rupiah koma 20 sen) dari target sebesar Rp.30.972.090.918,00 (30 milyar 972 juta 90 ribu 918 rupiah) atau 60,35 persen.

  1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terealisasi sebesar 99,28% atau sebesar Rp.1.095.399.531.228,00 (1 triliun 95 milyar 399 juta 531 ribu 228 rupiah) dari target anggaran sebesar Rp.1.103.331.202.974,00. (1 triliun 103 milyar 331 juta 202 ribu 974 rupiah)

  1. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 97,47 persen atau sebesar Rp.379.195.510.215,64 (379 milyar 195 juta 510 ribu 215 rupiah koma 64 sen) dari target anggaran sebesar Rp.389.027.068.717,20 (389 milyar 027 juta 068 ribu 717 rupiah koma 20 sen)

Adapun penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.668.839.731.817,29 (1 triliun 668 milyar 839 juta 731 ribu 817 rupiah 29 sen) dengan realisasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.1.550.042.604.049,65 (1 triliun 550 milyar 042 juta 604 ribu 049 rupiah koma 65 sen) atau sebesar 92,88%, dengan rincian sebagai berikut :

  1. Belanja Tidak Langsung, terealisasi sebesar 92,74 persen atau sebesar Rp.1.039.284.296.616,93 (1 triliun 039 milyar 284 juta 296 ribu 616 rupiah koma 93 sen), dari target anggaran sebesar Rp.1.120.697.056.966,29 (1 triliun 120 milyar 697 juta 056 ribu 966 rupiah koma 29 sen)
  2. Belanja Langsung, terealisasi sebesar 93,18 persen atau sebesar Rp.510.758.307.432,72 (510 milyar 758 juta 307 ribu 432 rupiah koma 72 sen), dari target anggaran sebesar Rp.548.142.674.851,00 (548 milyar 142 juta 674 ribu 851 rupiah)

Mencermati realisasi belanja daerah sebagaiamana yang kami paparkan di atas, pada jenis belanja tidak langsung terdapat sisa anggaran yang cukup besar yakni sebesar Rp.81.412.760.349,36 (81  milyar 412 juta 760 ribu 349 rupiah koma 36 sen) dimana 65,95 persen diantaranya berasal dari sisa belanja pegawai sebesar Rp.78.350.054.456,29 (78 milyar 350 juta 054 ribu 456 rupiah koma 29 sen).

Sedangkan pada komponen belanja langsung yang hanya sebesar  32,85 persen dari total belanja daerah, juga masih menyisakan anggaran yang cukup signifikan yakni sebesar Rp.37.384.367.418,28 (37 milyar 384 juta 367 ribu 418 rupiah koma 28 sen). Sehingga total anggaran yang tersisa pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp.118.797.127.767,64 (118 milyar 797 juta 127 ribu 767 rupiah koma 64 sen).

Terhadap besarnya SILPA tersebut, DPRD Kabupaten Lombok Tengah memandang bahwa di satu sisi pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya penghematan anggaran namun di sisi lainnya, besarnya SILPA juga mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia, yang diakibatkan oleh lemahnya fungsi perencanaan keuangan daerah. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan setiap aspek perencanaan pembangunan daerah sehingga anggaran yang tersedia dapat benar benar diarahkan dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

 

  1. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB
  2. Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah secara teknis fungsional menjadi tanggung jawab dan tupoksi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Adapun rekomendasi DPRD terhadap urusan wajib pendidikan adalah sebagai berikut :

  • Program rehab gedung sekolah SD/SMP yang pengerjaannya diserahkan kepada pihak ketiga agar ditingkatkan pengawasannya sehingga kualitas hasil menjadi lebih maksimal. Harus diakui bahwa kualitas pengerjaannya masih jauh jika dibandingkan dengan rehab gedung sekolah yang pekerjaannya diserahkan secara swakelola kepada komite sekolah yang bersangkutan;
  • Terhadap Dana Bantuan Sekolah (BOS) yang dihajatkan sebagai sarana untuk program sekolah gratis, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan BOS tersebut masih belum dapat menghilangkan berbagai pembebanan biaya kepada siswa didik dengan dalih “telah menjadi kesepakatan komite”. DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi apabila ditemukan adanya sekolah yang melakukan penarikan biaya dengan dalih apapun, terlebih jika hal tersebut dilakukan kepada masyarakat yang kurang mampu;
  • Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar, serta tenaga pendidik baik antara sekolah negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  • Pemberian penghargaan terhadap siswa berprestasi baik yang berprestasi di bidang akademik maupun prestasi olahraga, agar tidak hanya dalam bentuk kertas penghargaan, tetapi juga diberikan dalam bentuk bantuan beasiswa pendidikan serta dana pembinaan;
  • Peranan PAUD sangat strategis dalam upaya untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah merekomendasikan pemberian bantuan operasional secara merata kepada seluruh PAUD secara lebih sselektif;
  • Terhadap kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dalam rangka penuntasan buta aksara di Kabupaten Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah merekomendasikan agar tidak hanya difokuskan pada upaya pengentasan buta aksara huruf latin, tetapi juga perlu dikembangkan dengan pengentasan buta aksara huruf arab;
  • Pemerintah daerah hendaknya memberikan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik Guru Tidak Tetap (GTT) khususnya mereka yang belum tercover oleh program sertifikasi maupun bantuan program bantuan pusat lainnya dengan senantiasa memperhatikan masa pengabdiannya secara lebih selektif.
  1. Kesehatan

Pelaksanaan urusan kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah secara teknis fungsional menjadi tanggung jawab dan tupoksi dari Dinas Kesehatan dan RSUD Praya. Adapun rekomendasi DPRD terhadap urusan wajib kesehatan adalah sebagai berikut :

  • Kondisi beberapa pusat layanan kesehatan baik Puskesmas dan Pustu masih sangat memprihatinkan. Selain terkesan kumuh dan kurang terawat, ketersediaan peralatan medis serta tenaga kesehatan dirasa masih sangat kurang. Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta untuk sungguh-sungguh membenahi persoalan tersebut mengingat Puskesmas maupun Pustu merupakan sarana kesehatan yang paling cepat dan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Khusus terkait dengan pembangunan Puskesmas Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara serta rehab gedung Puskesmas Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan keprihatinan yang mendalam karena hingga saat ini, bangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan bahkan tidak layak untuk dijadikan tempat pelayanan kesehatan masyarakat;

Bangunan gedung Puskesmas Tanak Beak misalnya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, struktur bangunan tersebut sangat berbahaya karena di beberapa bagian konstruksi beton harus ditopang dengan bambu. Untuk menghindari kemungkinan jatuhnya korban jiwa, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta agar bangunan tersebut agar tidak dimanfaatkan terlebih dahulu sampai dengan adanya kepastian dari pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa bangunan tersebut layak untuk digunakan;

Demikian pula dengan Puskesmas Batu Jangkih yang belum selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, kondisinya sangat memprihatinkan. Karena terbatasnya fasilitas ruang perawatan yang tersedia, saat ini terpaksa dimanfaatkan sebagai ruang perawatan walaupun belum dilengkapi dengan jaringan air bersih, instalasi listrik, kamar mandi, pintu bahkan lantai yang belum terpasang secara sempurna. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada SKPD terkait serta pihak ketiga untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut sehingga Puskesmas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat;

  • Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah diminta untuk mewajibkan tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter dan bidan desa untuk tinggal di wilayah tugasnya dengan memanfaatkan fasilitas rumah dinas yang telah disiapkan;
  • DPRD Kabupaten Lombok Tengah menemukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak ditunjang dengan sarana air bersih yang memadai seperti di Puskesmas Batujangkih yang air bersihnya justru dipasok dari jaringan air bersih di Kantor Desa Batujangkih dan itupun harus secara bergiliran. Demikian pula dengan RSUD Praya, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menemukan adanya permasalahan sanitasi dan air bersih. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada SKPD terkait untuk segera menyelasaikan persoalan tersebut dan tidak dibiarkan berlarut larut;
  • Terhadap kondisi sarana dan prasarana pada setiap tingkatan pelayanan kesehatan masyarakat baik dari Pustu hingga Rumah Sakit Umum Daerah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk secara sungguh sungguh memperhatikan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang kita miliki. Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam karena sarana dan prasarana kesehatan maupun kualitas pelayanan yang kita miliki kalah bersaing dengan klinik kesehatan yang dikelola oleh pihak swasta. Kita bersama berharap agar ke depan kita dapat memiliki puskesmas dan rumah sakit unggulan di setiap kecamatan yang mampu bersaing dengan klinik dan rumah sakit yang dikelola oleh swasta;
  • Terkait dengan Dewan Pengawas RSUD, agar dipilih dari orang orang yang peduli serta memahami permasalahan yang ada di RSUD Praya;
  • DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan keprihatinan atas adanya program kegiatan yang tidak terealisasi secara optimal bahkan program Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas yang meliputi pengadaan, peningkatan serta perbaikan sarana dan prasarana di puskesmas, hanya terealisasi sebesar 39,22 % dari pagu anggaran sebesar 2,8 milyar lebih. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada SKPD terkait untuk lebih memperhatikan aspek perencanaan.
  1. Pekerjaan Umum
  • Dalam hal pembangunan jalan serta jaringan irigasi baru, harus memperhatikan kualitas konstruksi agar perawatannya tidak menjadi beban

dalam waktu dekat. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, beberapa lokasi pembangunan jalan sudah mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan oleh pihak ketiga masih rendah serta pengawasan dari SKPD penanggungjawab masih lemah;

  • Terkait dengan pembangunan fisik di bidang pekerjaan umum, hendaknya direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan biaya tambahan yang justru membebani keuangan daerah;
  • Untuk Jalan yang menghubungkan antar Kabupaten perlu ditambah sarana penerangan  jalan  yang  cukup  memadai terutama di kawasan-kawasan pemukiman yang rawan aksi kriminalitas;
  • Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi, perlu didukung dengan tersedianya sistem informasi database yang mencakup seluruh ruas jalan dan saluran irigasi yang ada;
  • Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan, agar dilaksanakan secara lebih cermat dengan titik lokasi yang jelas sehingga lebih mempermudah dalam pengawasan dan jelas akuntabilitasnya;
  • Untuk mendukung pengembangan industrsi pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, perlu di dukung dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai. Untuk itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menjalin koordinasi dengan pemerintah Pusat maupun provinsi agar jalan jalan yang menuju kawasan wisata dapat ditingkatkan kualitasnya;
  • Perhatian pemerintah terhadap persoalan sampah jangan hanya difokuskan di dalam Kota Praya mengingat perkembangan pembangunan serta pertumbuhan penduduk yang kian meningkat, membawa implikasi terhadap meningkatnya volume sampah yang dihasilkan, termasuk di kota-kota kecamatan bahkan hingga ke desa desa. Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta segera mengimplementasikan Perda tentang Pengelolaan Sampah serta menyiapkan armada pengangkutan sampah di masing-masing kecamatan serta kawasan-kawasan strategis lainnya seperti di wilayah pengembangan pariwisata.

 

  1. Lingkungan Hidup
  • Perlu dilakukan upaya  rehabilitasi lahan kritis  yang  jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun  melalui  gerakan  partisipasi masyarakat lokal;
  • Optimalisasi pengawasan pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang (reklamasi) sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan daerah tersebut tidak layak huni lagi dan masyarakat masyarakat sekitar;
  • Terkait dengan pembangunan IPAL serta kegiatan lainnya yang mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan, hendaknya dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan yang seharusnya dan meminta kepada SKPD terkait untuk lebih proaktif melakukan kajian serta pencegahan manakala kegiatan tersebut dapat mengganggu kelestarian lingkungan.
  1. Perencanaan Pembangunan
  • Terkait dengan pelaksanaan Musrenbang, secara prosedur dipandang sudah cukup baik tetapi dari sisi hasil, masih menimbulkan keluhan terutama dari masyarakat desa karena banyak program yang dipandang penting, justru hilang di tengah jalan. Untuk itu, perlu ada keserasian dan kesepahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong program kegiatan yang ada berdasarkan skala prioritas serta mempertimbangkan ketersediaan sumber penganggarannya;
  • Program kegiatan masing-masing SKPD harus terintegrasi serta mengacu tema pokok pembangunan yang telah ditetapkan dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah;
  • Memantapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun berjalan serta menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut kepada DPRD secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD, Dekon maupun Tugas Pembantuan;
  • Pokok-pokok pikiran DPRD yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil jaring aspirasi masyarakat agar dijadikan sebagai masukan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
  • Dalam hal penganggaran, harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara program, kegiatan, uraian kegiatan, output dan outcome-nya.
  1. Kepemudaan dan Olah Raga
  • Memberdayakan berbagai organisasi kepemudaan yang ada untuk dapat bersinergi berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan daerah;
  • Membuat perencanaan yang baik dan maksimal untuk meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga;
  • Memperbanyak kegiatan kompetisi olahraga untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat dengan menyediakan pelatih yang berkualitas dan profesional, serta memberikan reward yang layak kepada atlet berprestasi sebagai bekal mereka ketika telah purna bakti;

 

  • Meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang olahraga untuk mendukung peningkatan presatasi atlet dan pemuda.
  1. Penanaman Modal
  • Meminta kepada pemerintah daerah untuk bersikap tegas kepada para investor yang telah melakukan pembebasan lahan serta memperoleh izin usaha, untuk segera melaksanakan pembangunan sesuai dengan komitmen dan MoU yang telah ditandatangani;
  • Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan investasi dalam bentuk regulasi perizinan yang jelas, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong SKPD terkait untuk menyusun Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu  Satu  Hal ini menjadi penting mengingat hasil audiensi DPRD dengan pelaku usaha dan investor, dalam pengurusan perizinan masih dipandang terlalu birokratis dan tidak sesuai dengan semangat pelayanan yang efektif dan efisien. Untuk itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta agar pihak pihak yang terkait dengan perizinan agar benar benar berada dalam satu atap dibawah koordinasi BPMP2T;
  • Meningkatkan kuantitas  dan  kualitas  kegiatan promosi/pameran  potensi investasi daerah secara mandiri untuk menunjang investasi di Lombok Tengah.
  1. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  • Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan yang maksimal terhadap Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) sehingga kuantitas dan kualitas produksi UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pada kawasan kawasan strategis sebagai wadah untuk memamerkan sekaligus menjual produk UMKM;
  • Sebagai daerah yang merupakan pintu gerbang utama Provinsi NTB, sudah selayaknya Pemerintah Daerah menyediakan outlet yang menyediakan Produk Unggulan lokal khas Kabupaten Lombok Tengah yang akan menjadi oleh oleh bagi para wisatawan;
  • Pengembangan kelembagaaan  Koperasi  dan  UMKM  perlu dipertajam  mengingat  secara  kelembagaan,  umumnya Koperasi  dan  UMKM   masih  memiliki  banyak  kelemahan, apalagi  jika  dibandingkan  dengan  perusahaan- perusahaan yang bergelut dalam persaingan di pasar global;
  • Terkait dengan mahalnya biaya mengikuti partisipasi/promosi dapat diatasi salah  satunya  adalah  dengan  pemanfaatan  teknologi informasi  melalui  pembuatan  trading  board  yang  berisi informasi lengkap  tentang produk-produk koperasi dan UMKM yang    Dengan  fasilitas  trading  board  ini,  maka  kegiatan promosi  produk  koperasi  dan  UMKM  dapat  dilakukan  secara online.
  1. Kependudukan dan Catatan Sipil
  • Penyelenggaraan pengelolaan  administrasi  kependudukan harus  dilakukan  secara  komprehensif  dan  perlu  koordinasi dengan  pihak  terkait  lainnya seperti pihak pemerintah desa dan kecamatan, khususnya dalam rangka pelaksanaan program e-KTP guna mendapatkan data kependudukan yang valid. Hal lain yang perlu diupayakan untuk mengupayakan validitas data kependudukan adalah dengan mempercepat penuntasan pembuatan dokumen Kartu Keluarga;
  • Guna melakukan perencanaan terkait dengan pengelolaan administrasi kependudukan, harus dilaksanakan  sedini  mungkin dengan membuat peta pertumbuhan penduduk yang menjadi acuan program persebaran penduduk;
  • Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan akta kependudukan perlu dilakukan pembenahan serta penataan pola pelayanan akta kependudukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Untuk itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pelayanan langsung ke kecamatan-kecamatan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
  1. Ketenagakerjaan
  • Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah yang bernaung dibawah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta pasar kerja. Untuk itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong Balai Latihan Kerja untuk terus berupaya meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Lombok Tengah melalui pelatihan – pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi keahlian;
  • DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong diterbitkannya produk hukum daerah yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja baik yang bekerja di sektor formal maupun non formal. Hal itu didasarkan kenyataan bahwa permasalahan tenaga kerja tidak cukup ditangani Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) saja, tetapi penanganannya harus lintas sektoral dan komprehensif karena menyangkut sejumlah kewenangan yang dimiliki berbagai instansi;
  • Membuka akses informasi seluas-luasnya  termasuk  melalui website dengan data update yang berisikan peluang-peluang kerja.

 

 

  1. Ketahanan Pangan
  • Pemanfaatan bahan-bahan pangan lokal yang dari sisi kecukupan gizi memenuhi persyaratan dan murah dari sisi harga dan mudah untuk didapatkan;
  • Melakukan upaya prefentif terhadap kejadian rawan pangan dengan melakukan identifikasi terhadap wilayah-wilayah yang masuk ketegori rawan pangan.
  1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Meningkatkan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak pada seluruh pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan melalui sosialisasi Perda tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
  • Mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak, termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, anak korban perlakuan salah, anak korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum dll);
  • Membebaskan biaya bagi pengobatan korban KDRT di rumah sakit sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap Korban KDRT;
  • Mengintensifkan sosialisasi Perda tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
  • DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan keprihatinan atas minimnya pagu anggaran yang dialokasikan untuk untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan  pagu  anggaran  pada kegiatan dimaksud perencanaan

program kegiatan dan meminta kepada SKPD yang bersangkutan untuk meningkatkan kreativitas dengan tidak hanya terpaku pada kegiatan yang bersifat rutinitas semata.

  1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya kaum perempuan untuk dapat memfungsikan dirinya baik sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak serta sekaligus membantu mencari nafkah, melalui penciptaan peluang kerja, peningkatan ketrampilan serta pemanfaatan bahan lokal yang dapat diolah untuk peningkatan perekonomian keluarga.
  • Mengintensifkan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan reproduksi pada remaja usia sekolah.

 

 

  1. Perhubungan
  • Untuk mendukung suksesnya pembangunan pariwisata, perlu didukung dengan pembuatan rambu rambu penunjuk arah jalan yang disertai dengan keterangan jarak tempuh.
  • Untuk memperpanjang usia konstruksi jalan perlu dilakukan pengawasan terhadap trayek kendaraan dengan menyesuaikan antara tonase kendaraan dengan tipe jalan yang dilalui.
  • Seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Praya, Pemerintah Daerah hendaknya memikirkan pengadaan sarana transportasi umum yang layak yang mampu memberikan jaminan ketersediaan alat transportasi bagi masyarakat perkotaan secara rutin dan terjangkau.
  1. Pertanahan
  • Menginventarisir aset daerah khususnya aset tanah yang telah dibebaskan untuk kemudian disertifikasi serta dipasangkan plang nama. Hal ini menjadi penting agar tanah yang telah dibebaskan tidak disalahgunakan ataupun dikuasai oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab.
  • Terhadap keberadaan tanah yang telah dihibahkan namun hingga saat ini belum juga dimanfaatkan, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan koordinasi dengan penerima hibah sehingga tanah tersebut dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya. Apabila dalam waktu dekat belum juga dimanfaatkan, Pemerintah Daerah diminta untuk berkoordinasi dengan penerima hibah agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
  • Terhadap tanah pecatu desa, pemerintah daerah harus membuat perangkat regulasi yang memberikan kejelasan status dan tatacara pengelolaannya.
  1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  • Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar lebih memperkuat pondasi kesatuan dan persatuan bangsa melalui pendidikan politik kepada masyarakat, agar tercipta suasana kehidupan masyarakat yang harmonis dan tenteram dengan cara melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa, terutama di wilayah yang rawan konflik sosial.
  • Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan unsur masyarakat lainnya khususnya dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang mencakup beberapa SKPD, yaitu:
  2. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  • Melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan menggandeng Inspektorat Daerah sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan keuangan desa.
  • Melakukan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah, baik wilayah dusun, desa dan kecamatan maupun wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain.
  1. SEKRETARIAT DAERAH
  • Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (JDIH) sehingga dapat mempermudah bagi siapa saja yang mengakses produk hukum daerah. Hal ini menjadi penting mengingat JDIH Kabupaten Lombok Tengah yang ada saat ini hanya menyediakan beberapa peraturan daerah saja.
  • Terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar lebih cermat dan cepat dalam menentukan pemenang tender dengan memperhatikan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
  • Terhadap aset daerah yang saat ini ada yang dikuasi oleh masyarakat baik berupa tanah dan bangunan/gedung, agar dilakukan upaya penertiban sehingga tidak terus menerus menjadi beban pemerintah daerah
  1. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  • Mendorong sekretariat DPRD untuk memanfaatkan teknologi informasi (IT) sehingga akan mempermudah dalam memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
  • Melakukan kajian terhadap jumlah personel yang ideal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretraiat DPRD serta melakukan upaya upaya untuk peningkatan kualitas SDM yang ada.
  1. INSPEKTORAT DAERAH
  • Melaksanakan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
  • Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar prestasi WTP dapat terus dipertahankan.
  1. DINAS PENDAPATAN DAERAH
  • Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan review terhadap Perda tentang pajak daerah dan restribusi, dengan melakukan penyesuaian tarif berdasarkan kajian terhadap kemampuan masyarakat.
  • Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus   melakukan   pengawasan   dan  pembinaan   terhadap

 

Petugas Pemungut pajak dan retribusi daerah guna meminimalisir kebocoran PAD.

  1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
  • Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan.
  • Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi serta pemberian hukuman bagi yang melakukan pelanggaran disiplin PNS agar dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Menghilangkan sekat-sekat perbedaan antara PNSD yang berasal dari lembaga pendidikan kedinasan dengan PNSD yang berasal dari umum karena sesungguhnya mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan jaminan kepastian penjenjangan karir dengan senantiasa memperhatikan aspek kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme.
  • Pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan yang intensif menjadi kebutuhan yang mendesak dengan mengedepankan pendekatan the right man on the right place.
  • Dalam setiap melakasanakan mutasi, hendaknya senantiasa dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
  1. Kebudayaan
  • Dalam pelaksanaan pagelaran seni, budaya dan hiburan masyarakat agar senantiasa melibatkan masyarakat sekitar serta memperhatikan aspek efisiensi anggaran.
  • Untuk mendukung kegiatan pariwisata berbasis budaya di Lombok Tengah, perlu adanya payung hukum yang melindungi adat istiadat dan budaya daerah sekaligus sebagai lembaga masyarakat yang bertugas menjaga kelestarian dan keluhuran nilai-nilai budaya daerah.

 

  1. PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN :
  2. Kelautan dan Perikanan :
  • Terhadap keberadaan Balai Benih Ikan (BBI) yang merupakan aset daerah yang potensial untuk dikembangkan, agar benar-benar dimanfaatkan guna mendukung fungsi Balai Benih Ikan (BBI) sebagai penyangga utama tersedianya bibit unggul maupun sebagai sumber pendapatan asli daerah.
  • Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan usaha budidaya perikanan dengan memberikan pelatihan manajerial dan bantuan permodalan.

 

 

  1. Kehutanan dan Perkebunan:
  • Mencermati bahwa jenis tanaman tembakau, kakao dan kopi yang ada di wilayah utara cukup produktif dan menjanjikan, maka DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membangun sistem pengelolaan jenis komoditas unggulan yang mampu menjadi andalan peningktan PAD serta kesejahteraan masyarakat.
  • Dinas Kehutanan dan Perkebunan hendaknya dapat memfasilitasi masyarakat sekitar Hutan Kemasyarakatan (HKM) untuk mengakses pasar terhadap hasil pertanian dan perkebunan yang mereka hasilkan. Jangan sampai kita meminta masyarakat untuk menanam tanaman tëtentu, namun kita tidak mampu mencarikan pasar untuk produk tersebut.
  • Pemerintah Daerah diminta untuk segera memanfaatkan keberadaan BUMD untuk menampung hasil produksi tembakau para petani di Kabupaten Lombok Tengah sehingga harga jual tembakau dapat lebih terjamin di tengah harga bibit, pupuk dan obat-obatan yang kian mahal.
  • Menyimak berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para petani tembakau, serta trend dunia yang semakin membatasi dan mengurangi produksi rokok dan tembakau, kiranya Pemerintah Daerah memikirkan jenis tanaman alternatif tanaman lainnya.
  • Guna mencegah terjadinya sengketa tapal batas antara kebun milik masyarakat dengan kawasan hutan lindung, perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat serta melakukan sosialisasi tentang kejelasan tapal batas sehingga tidak terulang kembali adanya kasus penebangan pohon di Kawasan Hutan Lindung akibat dari tidak jelasnya tapal batas kawasan Hutan Lindung yang justru merugikan masyarakat sekitar kawasan hutan.
  1. Pertanian
  • Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyebarluasan hama yang dapat merugikan para petani, DPRD Kabupaten Lombok Tengah merekomendasikan untuk menggiatkan kembali pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
  • Mengingat pentingnya keberadaan kelompok tani dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan di bidang pertanian, DPRD Kabupaten Lombok Tengah merekomendasikan agar SKPD terkait untuk melakukan pemutahiran data kelompok tani sehingga dihasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungkawabkan kegiatannya;
  • Pemerintah daerah agar senantiasa terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya berbagai jenis bibit dan pupuk palsu sebagaimana issu  yang  kerap  muncul  di daerah kita. Hal ini penting untuk

 

diperhatikan, mengingat hal tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian di tengah-tengah masyarakat petani kita;

  • Pembukaan akses jalan serta peningkatan kualitas jalan usaha tani yang akan mempermudah transportasi hasil pertanian agar terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya;
  • Pembinaan terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) mengingat Kelompok wanita tani merupakan salah satu kelembagaan yang diakui dan eksis dalam bidang pertanian yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan usaha tani termasuk dalam usaha pengolahan hasil pertanian ataupun usaha pemanfaatan pekarangan.
  1. Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
  • Sebagai upaya untuk mengoptimalisasikan peran dan fungsi penyuluh dalam penanganan masalah pertanian, perikanan maupun kehutanan, direkomendasikan untuk mengkaji kembali kelembagaannya serta sumberdaya manusia yang ada;
  • Terkait dengan ketidakberaturannya musim tanam dan hal-hal lain yang sering berpotensi memunculkan berbagai hama penyakit tanaman, diminta kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait untuk lebih intens turun kelapangan untuk memberikan berbagai sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini penting untuk mengantisipasi agar petani tidak gagal panen akibat munculnya hama penyakit;
  • Kurangnya tenaga penyuluh serta minimnya pemahaman dan penguasaan teknologi kekinian oleh para penyuluh, juga memerlukan perhatian yang serius karena sering berimplikasi pada berbagai kejadian yang menyangkut kerawanan pangan. Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk mendata dan mengidentifikasi jumlah penyuluh untuk selanjutnya dilakukan pembenahan secara sungguh-sungguh.
  1. Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Perlu dikembangkan dan digalakkannya pemanfaatan sumber daya non BBM untuk pembangkit listrik seperti pembangkit listrik mikro hidro khususnya di Wilayah Utara serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah Selatan, mengingat di kedua wilayah tersebut masih ada daerah yang belum terjangkau aliran listrik PLN;
  • Diperlukan adanya terobosan untuk menciptakan desa mandiri energi dengan memanfaatkan potensi energi yang dapat diperbaharui seperti energi sampah/kotoran ternak, bio diesel, energi surya dan lain sebagainya.
  1. Pariwisata
  • Terkait dengan keberadaan lahan terlantar di kawasan wisata, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim yang melibatkan berbagai stake holder, guna mengkaji keberadaan tanah-tanah tersebut yang selama ini disinyalir telah dikuasai oleh oknum oknum yang tidak mempunyai niat baik untuk membangun pariwista di Daerah Lombok Tengah;
  • Pemerintah Daerah harus benar-benar memperhatikan sarana dan prasarana pendukung yang ada di obyek wisata seperti toilet, tempat parkir, sarana ibadah, tempat peristirahatan serta rambu-rambu lalu lintas yang memadai sehingga tercipta kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman, wisatawan akan betah tinggal lebih lama, merasa puas atas kunjungannya dan memberikan kenangan yang akan menjadi promosi gratis bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah;
  • Pengembangan pariwisata hendaknya tidak hanya difokuskan dikawasan Mandalika Resort dan sekitarnya yang sesungguhnya telah ditangani oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga memperhatikan berbagai destinasi wisata yang lainnya seperti Taman Pemandian Aik Bukak yang telah mempunyai sejarah panjang sebagai destinasi wisata andalan;
  • Perlu adanya sistem informasi yang berisi data yang akurat tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu obyek wisata. Misalnya : nama obyek, sejarah,  keterkaitan dengan obyek lain, kondisi  lingkungan,  potensi kuliner, akomodasi (penginapan), transportasi, dan lain-lain. Keberadaan informasi yang  akurat akan mempengaruhi keputusan wisatawan lokal maupun mancanegara dalam  menentukan tujuan wisata. Informasi ini hendaknya disediakan secara online  untuk memudahkan pengaksesannya;
  • Masalah keamanan para wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Lombok Tengah, di tahun 2015 telah menjadi isu nasional bahkan mendapatkan perhatian di tingkat internasional, yang telah merugikan dunia pariwista di daerah kita. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menekankan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih sungguh-sungguh memperhatikan persoalan ini dengan meningktkan kerjasama dengan pihak keamanan serta melibatkan masyarakat sekitar obyek wisata;
  • Untuk lebih terarahnya pengembangan pariwisata, diperlukan adanya blueprint yang jelas dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah. Seiring dengan hal tersebut, pengembangan kawasan wisata harus pula didukung dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang khususnya di kawasan pariwisata.
  1. Perdagangan
  • Keberadaan pedagang kaki lima yang cukup banyak di daerah kita, harus dipandang sebagai sebuah potensi yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada kepada SKPD terkait untuk memberikan bantuan modal, pelatihan manejerial, serta memberikan tempat usaha yang layak sehingga keberadaan pedagang kaki lima tidak menimbulkan kesan yang tidak bagus dari sudut estetika wilayah;
  • Pengadaan alat-alat untuk mendukung kegiatan “home industri” di Kabupaten Lombok Tengah, agar benar-benar memperhatikan kualitas sehingga dalam pemanfaatannya dapat memberikan hasil yang optimal dalam rangka memperbaiki kualitas kesejahteraan pelaku home industry;

DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam upaya untuk merevitalisasi pasar tradisional. Namun demikian, masih banyak pasar pasar tradisional yang perlu segera dibenahi karena selain bangunan fisiknya yang tidak layak untuk dijadikan tempat berjualan, aktivitas hari pasaran di beberapa pasar yang ada di jalur utama antara lain seperti Pasar Jelojok Kopang, Pasar Barabali, Pasar Mangkung, dan Pasar Hewan Praya sering menimbulkan kemacetan. Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta untuk serius menangani persoalan tersebut yang dapat memberikan citra buruk bagi perkembangan dunia pariwisata di Lombok Tengah.

Rate this article!
Rekomendasi DPRD,5 / 5 ( 1votes )