DPRD Magelang Kungker Ke DPRD Lombok Tengah

Anggota DPRD Kabupaten Magelang Provinsi  Jawa Tengah, pada Selasa (27/9) 2016 lakukan Kunjungan Kerja (Kungker) ke DPRD Lombok Tengah. Mereka bermaksud menggali berbagai strategi pembangunan di Lombok Tengah yang diharapkan bisa dikembangkan di daerahnya.
kungker-dprd-magelangKetua rombongan DPRD Magelang, Saryan Adianto,SE menyampaikan, kedatangnya bersama puluhan anggota DPRD dari  komisi antara lain dari Komisi III dan komisi IV DPRD Kabupaten Magelang. Kedatangannya untuk mencari tau berbagai staregi bagus yang selama ini diterapkan DPRD membangun Lombok Tengah.”Dari sekian strategi yang mungkin ada yang bisa kita terapkan di Magelang,”Katanya.
Namun seperti  bidang pembangunan masing-masing Komisi, maka komisi III bertujuan untuk menggali pengetahuan terkait bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lombok Tengah. Terutama berkaitan dengan adanya organisasi masyarakat yang harus dibina melalui bantuan social.”Seperti adanya regulasi baru soal bansos yang dinilai memberatnkan masyarakat. Bagimana disini menyiasati hal itu,”Jelasnya.
Begitu juga dengan komisi IV DPRD Magelang yang mencari tahu bagimana mensikapi sejumlah polemic tentang isu pendidikan. Terutama terkait dengan sejumlah kewenangan kabupaten soal pendidikan yang saat ini akan diambil oleh pemerintah provinsi.”Hal itu sesuai dengan regulasi yang saat ini sedang diberlakukan. Disisi lain aturan itu sedang digugat di Mahkamah Konstitusi atau MK,”Terangnya.
Menjawab hal terserbut, Ketua DPRD Lombok Tengah, H.A.Fuaddi,FT.SE menyampaikan, tidak ada siasat yang dilakukan oleh pihaknya. Semua dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, dimana setiap organisasi masyarakat yang akan diberikan bantuan harus memenuhi syarat yang ditentukan.”Tetapi kalau bantuan kepada masjid-masjid masih bisa,”Jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan pendidikan, sejauh ini sepengetahuanya, kebijakan penyerahan kewenagan sebagian pendidikan ke provinsi sudah benar-benar akan dilaksanakan. Karena gugatan yang dilakukan sejumlah pihak ke MK belum memiliki keputusan tetap.”Artinya  kewenangan Sekolah menengah Atas diserahkan ke Provinsi,”Imbuhnya. (ding)