Fraksi-Fraksi di DPRD Sampaikan Pandangan Umumnya Terkait Pembangunan Kantor Bupati

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, memandang pembangunan Bendungan Mujur lebih prioritas dibanding pembangunan gedung baru Kantor Bupati. Hal itu, terungkap pada Rapat Paripurna, pada Rabu (19/10) 2016 di ruang rapat utama kantor DPRD setempat.
Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD, H.A.Fuaddi,FT.SE , dengan salah satu agenda yakni penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai pembiayaan tahun jamaq terhadap pembangun Kantor Bupati yang baru tersebut, satu persatu fraksi DPRD menyampaikan pandanganya.
Fraksi Demokrat melalui Juru Bicara (Jubir) Lalu Fathurrahman menyatakan dengan tegas, kalau pembangunan Bendungan Mujur lebih prioritas dibanding dengan pembangunan gedung baru Kantor Bupati Lombok Tengah. “Untuk mencapai Lombok Tengah beriman sejahtera dan bermutu atau Bersatu, diperlukan instrumen pembangunan yang berkualitas dari segala bidang,”Katanya.
Untuk itu dengan potensi yang dimiliki, maka patut disukuri dengan memanfaatkannya demi kemajuan Lombok Tengah. Walau saat ini kenyataanya belumlah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Lombok tengah. “Maka sehubungan dengan rencana pembangunan kantor bupati yang diharapkan bisa mempercepat berbagai macam program demi tingkatkan kesejahteraan. Untuk itu demokrat mengajak merenungi apakah benar pembangunan tersebut sangat dibutuhkan saat ini,”Imbuhnya.
fraksi-sampaikan-pandanganyaBila kantor bupati yang baru akan dibangun, maka aset berupa kantor bupati yang lama, menurut fraksi demokrat, tidak perlu dirubuhkan karena hal itu merupakan aset daerah yang sangat berharga bagi masyarakat. “Untuk itu, alangkah baiknya bila kantor bupati yang baru dibangun ditempat lain dengan memperhatikan azas efesiensi di lokasi dimana pembebasan lahan masih murah,” harapnya.
Sementara itu, fraksi Gerindra melalui Jubir, Muhammad Tauhid mempertanyakan,  sejauh mana proses  pembangunan Bendungan Mujur yang sudah lama direncanakan. Pihaknya tidak ingin apa yang selama ini selalu disampaikan ke masyarakat mengenai Bendungan Mujur hanya konseptual semata.”Pembangunan kantor bupati memang perlu dilakukan, namun kami tidak ingin gara-gara pembangunan kantor bupati itu justru kesampingkan kepentingan masyarakat,” tukasnya.
Begitu juga dengan fraksi PKS melalui Jubirnya, H.Supli,SH menyampaikan pandangannya kalau pembangunan DAM Mujur lebih prioritas dibandingkan dengan pembangunan gedung baru kantor bupati Lombok Tengah. Hal itu dibuktikan dengan masuknya anggaran untuk pembangunan DAM Mujur pada APBD tahun 2017 sebagai syarat dimulainya pembangunan kantor bupati yang baru.
Adapun Sarifudin,S.Ag selaku Jubir fraksi Golkar  lebih banyak menyampaikan mengenai bagaimana semestinya sebuah perda dibuat. Mulai dari memperhatikan kajian dan aturan dalam perumusanya, serta manfaat yang akan didapat setelah produk hukum tersebut diberlakukan.”Mengenai pembangunan gedung kantor bupati, prioritasnya berbanding lurus dengan kebutuhan cepatnya pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,”Jelasnya.
Dimana pembangunan infrastruktur merupakan salah satu wujud pemenuhan hak dasar rakyat, dimana infrastruktur merupakan katalis masyarakat dan keberadaan infrastruktur bisa meningkatkan dan merubah dinamis dan cepatnya pelayanaan ke masyarakat.”Namun untuk pembangunan gedung kantor bupati ini, prioritas yang keberapakah posisinya. Mohon pemda menjelaskan,”Tandasnya.
Fraksi PKB melalui Jubir H.Ahkam menegaskan, pembangunan DAM Mujur harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian memulai pembangunan gedung kantor bupati yang baru. Apalagi pembanguna Bendungan Mujur itu, telah direncanakan sejak tahun 2002 silam, namun hingga saat ini belum jelas kapan dimulainya. “Untuk itu kami mohon agar hal-hal yang sifatnya penting terkait DAM Mujur kami mohon diperhatikan,”Tukasnya.
Melalui Jubirnya, Saharudin,SH,  fraksi PPP menyampaikan apresiasi kepada pemda yang telah mengajukan ranperda mengenai pembangunan kantor bupati yang baru tersebut. Namun sejumlah  hal mesti diklarifikasi oleh pemda, khususnya mengenai regulasi yang mendukung terhadap rencana proyek pembangunan tersebut.”Mengingat saat ini banyak proyek besar bermasalah karena tidak dikuatkan dengan landasan hukuk terhadap proyek besar tersebut,”Urainya.
Kedudukan konsultan dan management, agar hasil pengerjaan dan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan spek dan harapan masyarakat. Selain itu, dipertanyakan apakah dengan menggunakan system pembangunan tahun jamaq gedung bupati ,tidak akan mengganggu berbagai macam program yang telah disusun oleh SKPD dan yang lainya.
Adapun fraksi Nasdem melalui Jubirnya, Tohri,S.Pdi menyampaikan kalau keadaan Lombok Tengah saat ini, masih tergantung dengan asupan dana dari pusat melalui DAU dan DAK yang jumlahnya relative kecil digunakan untuk mendanai berbagai macam pembangunan di Lombok Tengah. “Maka bila pembangunan Kantor Bupati itu tidak menggangu rencana pembangunan seperti dituangkan dalam RPJMD, maka boleh dianggarkan melalui APBD,”Ucapnya.
Adapun fraksi lainya, juga menyampaikan hal yang hampir sama dengan fraksi-fraksi tersebut diatas. Sejumlah catatan mengenai penekanan dan beberapa masalah jadi pertanyaan dan perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah, khususnya terkait dengan rencana pembangunan gedung baru Kantor Bupati Lombok Tengah tersebut. (ding)