Komisi III DPRD Lombok Tengah, Sampaikan Draf Ranperda Tentang Parkir

m-humaidi-stKondisi parkiran saat ini sangat memprihatinkan, untuk itulah regulasi mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan parkir dinilai sangat penting untuk segera ditelurkan. Demikian kata ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah, Muhammad Humaidi,ST saat menyampaikan draf Ranperda terkait parkir pada Sidang Paripurna, Rabu (19/10) 2016 yang digelar di ruang rapat utama Kantor DPRD setempat.
Muhammad Humaidi lebih jauh menjelaskan, penyusunan draf mengenai ranperda parkir tersebut telah melalui proses cukup panjang. Dimana pada sidang tersebut, akan diambil persetujuan mengenai apakah draf ranperda yang menjadi inisiasi komisi III itu disetujui oleh DPRD atau tidak untuk dibahas menjadi perda. “Penyusunan draf ranperda ini telah melihat berbagai aspek termasuk aspek filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi salah satu bagian yang tak boleh terlepas dalam penyusunan draf sebuah ranperda,”Katanya.
Selain itu draf tersebut juga disusun sebagaimana naskah akademik yang telah dilakukan melalui berbagai macam kajian-kajian secara mendalam. Ranperda ini muncul, dilatar belakangi oleh keberadaan parkir yang akhir-kahir ini kondisinya cukup memprihatinkan.”Maka dipandang perlu parkiran yang ada dikelola secara lebih professional,”Jelasnya.
Untuk dapat memberikan pelayanan parkir yang nayaman dan berkwalitas, maka pemerintah daerah diharapkan bisa menyediakan sara dan prasarana yang memadai terhadap penyelenggaraan parkiran yang ada. “Selaian itu SDM yang akan mengelola pelayanan public ini, hendaknya yang memiliki kemampouan dan integritas sehingga tugas yang ditugaskan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,”Imbuhnya.
Latar belakang lainya yang menjadi sorotan komisi III yang mendorong terbentuknya regulasi parkir tersebut, seringnya pemerintah daerah tidak mencapai target khususnya melalui retribusi parkir tersebut. Celah fiscal yang ada pada APBD membuat pemerintah daerah berupaya agar celah fiscal tersebut dipersempit.”Salah satu strateginya yakni  melalui retribusi sebagai salah satu cara tingkatkan PAD,”Ungkapnya.
Itulah pula lanjut Muhammad Humaidi, yang membuat komisi III perlu mengatur berbagai macam retribusi salah satunya dengan menerbitkan regulasi yang jelas  sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya, diharapkan berbanding lurus dengan PAD yang diperoleh dari retribusi terhadap pelayanan tersebut.
Melalui uraian siangkat tersebut, maka Komisi III dapat menyampaikan muatan penting dalam draf ranperda mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan parkir tersebut antara lain, tempat parkir, sarana dan prasarana, perizinan, pengelolaan parkir dan petugas parkir, penyelenggaraan parkir , tugas dan wewenang pemerintah daerah.”Serta sejumlah muatan penting lainya yang secara detail sudah kami susun dalam naskah akademik ranperda ini,”Pungkasnya. (ding)