Ada 4 Point Penting Perubahan Tatib Usulan Dewan

Usulan perubahan peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib) Dewan, akibat dari adanya peraturan tentang legeslatif yang mengalami perubahan secara global. Untuk itulah perubahan Tatib Dewan, dirasa perlu untuk dilakukan. Demikian disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pengusul Perubahan Tatib Dewan, M.Tauhid,S.Sos, Senin (20/2) 2017 pada sebuah sidang di DPRD setempat.

M. Tauhid

Adapun perubahan itu lanjut M.Tauhid, sesuai dengan perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang salah satunya sebagai konsekuensi perubahan fungsi legeslasi menjadi fungsi pembentukan program peraturan daerah. Dan hal itu berdampak pada perubahan nomenklatur pada alat kelengkapan DPRD. “Salah satunya Badan Legeslasi daerah yang berubah namanya menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah,”Jelasnya.

Begitu juga dengan Program Legeslasi Daerah atau Prolegda, kini berubah menjadi Program Peraturan Daerah. Selain itu, pada salah satu pasal yang berkaitan dengan reses, disebutkan bahwa kewajiban anggota DPRD secara berkala untuk bertemu dengan konstitunya selama masa reses dan hasil reses tersebut, harus dilaporkan secara tertulis kepada partai melalui fraksi masing-masing.”Dengan demikian perlu diatur kembali mekanisme reses yang diatur dalam tatib dewan,”Tandasnya.
Mencermati pasal 48 ayat 6 tatib DPRD yang menyebutkan, bahwa masa jabatan pimpinan komisi yakni selama 2,5 tahun. Hal tersebut memungkinkan adanya multi tafsir karena tidak dijelaskan secara rinci mengenai sejak kapan terhitung jabatan 2,5 tahun tersebut.”Apakah sejak dilantik menjadi anggota DPRD atau apakah sejak dipilih dan diumumkan dalam rapat paripurna,”Ujarnya.
Untuk itu lanjut M.Tauhid, penjelasan mengenai tatib tersebut harus ditambahkan atau setidak-tidaknya ada penjelasan mengenai terhitung sejak kapan seorang anggota dewan yang menjadi pimpinan komisi harus memangku amanah sebagai pimpinan suatu komisi.
Begitu juga soal mekanisme pembahasan APBD lanjut M.Tauhid, seperti yang tertuang dalam tatib DPRD maka perlu dikaji kembali. Jika merunut pada mekanisme pembahasan anggaran, yang dimulai dengan pembahasan rancangan KUA-PPAS antara tim Badan Anggaran DPRD dan TA PD yang kemudian diakhiri dengan pembahasan oleh gubernur, maka perlu dipikirkan kembali soal pembahasan nota keuangan dan APBD yang lebih ideal. “Pemikiran mengenai alur pembahasan yang baru, haruslah bisa mewujudkan keselarasan dari proses pembahasan perencanaan hingga kepada penetapanya,”Harapnya.
Terkait dengan dinamika perkembangan perpolitikan daerah, serta untuk melaksanakan amanat pasal 154 undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor  23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan tambahan kewenangan  DPRD dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadinya kekosongan jabatan.”Maka perlu penambahan pasal dalam melaksanakan  penambahan wewenang tersebut,”Paparnya. (ding)