Dewan Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Pansus Terkait 2 Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, sahkan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib) Dewan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia (TKI) yang bekerja di luar negeri.
Pengesahan itu, dilakukan dewan dalam sebuah Sidang Paripurna yang digelar, Senin (6/3) 2017, di ruang sidang utama Kantor DPRD setempat dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, HA.Fuaddi,FT,SE didampingi Wakil Ketua M.Nasip,S.Ip dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota DPRD.
Sementara dari pihak Eksekutif, hadir Wakil Bupati, L.Pathul Bahri,S.Ip bersama jajaran dari SKPD Lombok Tengah. Selain itu, hadir tamu undangan dari kalangan Ormas dan tokoh masyarakat Lombok Tengah.
Ketua DPRD, H.A.Fuaddi,FT.SE, selaku pimpinan sidang menyatakan, agenda sidang hari itu antara, penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD, yang membahas mengenai usulan perubahan peraturan DPRD tentang Tatib Dewan.”Setelah itu, baru penyampaian hasil pembahasan pansus II tentang Ranperda TKI di luar negeri,”ungkapnya.
Setelah itu, barulah pembubaran Pansus I dan II karena telah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik. Berikutnya, penyampaian pendapat akhir Kepala Derah terkait dengan hasil Pembahasan Ranperda tersebut, yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah.

Suhaimi

Ketua Pansus I DPRD Lombok Tengah, Suhaimi,SH yang sekaligus sebagai Juru Bicara (Jubir) yang langsung membacakan hasil pembahasan Pansus I terkait usulan perubahan tatib dewan menyampaikan, ada beberapa focus perubahan yang menjadi usul sesuai yang disampaikan pada rapat paripurna terdhaulu, antara lain mengenai ketentuan tentang alat kelengkapan DPRD.”Adapun tentang alat kelengkapan DPRD itu termuat dalam pasal 46, pasal 48, pasal 50, pasal 51, 52, 53, hingga pasal 57,”Paparnya.

Yang diatur dalam pasal itu lanjut Suhaimi, bagaimana mitra kerja masing-masing komisi, masa kerja alat kelengkapan dewan dan yang lainya.
Selanjutnya, ketentuan tentang reses yang termuat dalam pasal, 65 yang difokuskan tentang tata cara pelaksanaan reses. Selanjutnya ketentuan tentang Qourum dalam pasal 78 dalam hal pengambilan keputusan yang hanya mengatur rapat paripurna DPRD.”Pasal 113 dijelaskan tentang ketentuan tentang pembahasan APBD terutama soal mekanisme pembahasan apakah pembahasan dilakukan lewat komisi, gabungan komisi, pansus atau lewan Banggar,”Jelasnya.
Ada juga bagaimana mekanisme pengisian Wakil Bupati, apabila terjadi kekosongan Bupati dan Wakil Bupati. Selain perubahan itu jelas Suhaimi, juga dilakukan perubahan secara menyeluruh terhadap tatib yang telah disusun dan diatur dalam tataib DPRD tahun 2014.

Legewarman

Sementara Pansus II DPRD Lombok Tengah melalui Jubir, Lege Warman menyampaikan, karena kompleksnya permasalahan TKI tersebut, maka Pansus II telah meminta perpanjangan waktu untuk membahas terkait ranperda perlindungan TKI yang menjadi tugasnya.”Kami telah melakukan berbagai macam kajian-kajian baik kajian secara internal untuk menyelesaikan pembahasan ranperda ini,”Katanya.

Selanjutnya dengan melakukan konsultasi dengan masing-masing SKPD terkait, melakukan study banding ke daerah yang telah memberlakukan dan memiliki aturan atau perda dengan masalah TKI tersebut. Begitu juga melakukan konsultasi dengan tim ahli untuk memperoleh pertaimbangan hukum.”Dan tahapan terakhir adalah rapat klinis terhadap hasil pemabahasan untuk dijadikan rekomendasi serta sebagai bahan laporan dalam sidang kali,”Imbuhnya.
Ada beberapa hal yang telah disepakati, antara lain soal judul. Awalnya judul raperda ini adalah Ranperda Perlindungan TKI yang bekerja diluar negeri, berubah menjadi ranperda tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia Kabupaten Lombok Tengah. “Walaupun kalimat yang bekerja diluar negeri dihapus, namun substansi utama dari ranperda ini tetap dimaksudkan untuk memberikan perlindangan kepada TKI asal Lombok Tengah dilaur negeri,”Jelasnya.
Pada dasar hukum ranperda tersebut tandas lege warman,  dilakukan penyesuaian pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan substansi yang diatur mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun batang tubuh ranperda tersebut terdiri dari 34 pasal, 16 BAB. (ding)