BPPD DPRD, Ajukan Ranperda Inisiatif Dewan Tentang Hak Keuangan Dewan

Hak merupakan konsekuensi logis dari sebuah kewajiban. Demikian ungkapan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Lombok Tengah, Suhaimi,SH mengawali penyampaian laporan tentang ranperda inisiatif dewan soal Hak Keuangan Adminitrasi Pimpinan dan Anggota Dewan, Senin (10/7) 2017 di ruang sidang utama DPRD setempat.
Lebih jauh Suhaimi menyampaikan, Ranperda hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota dewan tersebut tidak sekedar melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun mengandung makna yang sangat dalam terhadap tugas dan tanggungjawab DPRD yang lebih besar dalam melaksanakan fungsi legislasi.
Sejatinya lanjut Suhaimi, antara hal dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Merupakan 2 sisi yang menyatu, dimana ada hak disana ada kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang universal dan merupakan ciptaan yang maha sempurna. “Bahkan jika kita kembalikan dalam konsep theologies islam, keajiban selalau dalam poisi utama daripada hak. Maka dalam islam dikenal konsep, tunaikanlah kewajibanmu maka mintalah kepada Allah agar mendapatkan hakmu,”jelasnya.
Hal itu lanjut Suhaimi, mengandung makna bahwa kewajiban merupakan hal yang pertama dan utama untuk dilakukan sementara hak hanya konsekuensi logis dari kewajiban yang sudah dilakukan.
Suhaimi dalam laporanya pada sidang itu menyatakan, perlu diingat oleh semua pihak, walau Ranperda itu merupakan perintah langsung dari peraturan diatasnya, namu karena mengandung hal –hal yang sensitif terkait dengan keuangan yang di dalamnya membahas mengenai penghasilan dewan, maka perlu melakukan muhasabah untuk mengukur sejauh mana melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dilkasnakan sebagai anggota dewan.
Berdasar uraian itu lanjut Suhaimi, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 khususnya pasal 28 yang menyatakan, ketentuan atas hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota dewan ditetapkan oleh peraturan daerah, serta memperhatikan mekanisme pembahasan peraturan daerah usul DPRD seabagaimana tertuang dalam tata tertib DPRD.
Maka Badan Pembentukan Peraturan Derah DPRD Lombok Tengah menyampaikan, usulan Ranperda tentang  pembentukan protokoler dan hak keuangan adminitrasi  pimpinan dan anggota DPRD dan selanjutnya diharapkan bisa dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Sebagai gambaran awal terhadap Ranperda tersebut, Suhaimi ungkapkan kalau Ranperda itu nantinya terdiri dari 6 BAB dengan 28 pasal. Dengan rincian antara lain, BAB 1 mengenai rangkaian umum yang mengatur mengenai urusan akademik mengenai pengertian istilah dan frase. BAB 2 mengatur mengenai penghasilan, uang tunjangan dan kesejahteraan .  BAB 3 mengatur mengenai belanja penunjang kegiatan DPRD.
Berikutnya BAB 4 mengatur mengenai hak keuangan administrartif pimpinan DPRD. BAB 5 mengatur mengenai ketentuan  lain-lain mengenai hak dan pimpinan serta anggota DPRD yang diberhentikan sementara termasuk pimpinan DPRD yang berhalangan sementara dari pelaksnaan tugasnya.”BAB 6 merupakan penutup yang menyatakan, perda nomor 4 tahun 2007 sebagaimana diubah dalam perda nomor 5 tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai hak keuangan pimpinan DPRD,”terangnya.  (humas)