dprd.lomboktengahkab.go.id
SHARE :

Pemerintah Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Kab. Lombok Tengah TA 2020

11
09/2020
Kategori : Berita / Kegiatan
Komentar : 0 komentar
Author : admin


Pemerintah Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Kab. Lombok Tengah TA 2020

DPRD Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar sidang paripurna pada 11 September 2020, kali ini dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

 Sebagaimana pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang paripurna hari Rabu tanggal 9 September 2020, Terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd Perubahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, maka Kepala Daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. L. Pathul Bahri, memaparkan hal-hal yang memerlukan penjelasan di dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi.

Fraksi partai gerindra

  1. Terhadap target pendapatan asli daerah yang tertuang dalam rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2020, merupakan target yang telah disesuaikan dengan mempertimbangkan potensi penurunan sumber-sumber pad yang dipengaruhi adanya penurunan aktivitas ekonomi regional sebagai dampak atas gejolak ekonomi global sebagai imbas adanya pandemi covid-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini, serta memperhatikan perubahan asumsi makro ekonomi, termasuk keluarnya kebijakan relaksasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui peraturan bupati nomor 15 tahun 2020 tentang pembebasan dan pengurangan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam masa bencana non alam covid-19 di kabupaten lombok tengah, sebagai tindak lanjut atas arahan dari pemerintah pusat dalam menghadapi situasi pandemi covid-19. Besaran perubahan target pad tersebut telah disepakati dalam pembahasan kebijakan umum perubahan apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd tahun anggaran 2020. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian realisasi pendapatan asli daerah agar target dapat tercapai sampai dengan akhir desember 2020, meliputi penataan sistem dan prosedur pemungutan pad, termasuk upaya peningkatan penertiban dan pengendalian pemungutan; peningkatan pengelolaaan administrasi pad khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah; peningkatan kualitas perencanaan; peningkatan fungsi koordinasi dan mendorong peningkatan peran perangkat daerah pengelola pad dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan capaian pad; upaya mendatangi wajib pajak dan wajib retribusi secara langsung; tetap melakukan uji petik obyek pajak hotel dan restoran terutama terhadap objek pajak hotel dan restoran serta monitoring; evaluasi ke tiap perangkat daerah pengelola pad. “Jawaban ini sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi partai persatuan pembangunan dan fraksi partai bulan bintang” ujar Wabup.
  1. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten lombok tengah dalam menyikapi perkembangan pandemi covid-19, antara lain melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing), dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (btt) yang tersedia dalam apbd tahun anggaran 2020 dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi covid-19, dengan rencana arah penggunaan, meliputi penanganan kesehatan; penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial melalui pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19.
  2. Berkaitan dengan arah prioritas alokasi belanja daerah pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2020, telah diarahkan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja daerah terutama yang bersifat mendesak dalam rangka penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 maupun pemenuhan kebutuhan yang bersifat wajib dan mengikat, serta upaya dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional. Selanjutnya untuk penanganan dampak ekonomi dalam penggunaan dana btt, sebagian telah diarahkan untuk mendukung pemberdayaan pelaku umkm, dan pemerintah kabupaten lombok tengah melakukan penyesuaian alokasi belanja tidak terduga dengan memformulasikan kembali melalui program dan kegiatan prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga ketersediaan dana untuk penanganan pandemi covid-19. Jawaban ini sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi golongan karya dan fraksi partai bulan bintang.
  1. Kebijakan penurunan bagi hasil kepada pemerintah desa diakibatkan adanya penurunan beberapa potensi obyek pad khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.

 Fraksi partai golongan karya

  1. Berkaitan dengan netralitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pilkada baik kpu maupun bawaslu menjadi kunci dari pemilihan yang sukses dan berintegritas. Apabila penyelenggara tidak terjaga netralitasnya, tidak professional dan tidak berintegritas, maka menimbulkan rasa ketidakpercayaan maupun ketidakpuasan baik peserta pemilu maupun masyarakat pada umumnya, dan hasil terhadap pelaksanaan pemilu/pemilihan tidak mempunyai legitimasi yang kuat.

Netralitas asn sangat penting, hal ini untuk menjamin profesionalitas, menjamin pelayanan publik yang adil, menghindari penyalahgunaan jabatan/kewenangan, menghindari konflik dan perpecahan, menghindari pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok, serta agar birokrasi tetap terkontrol.

  1. Pengawasan bawaslu sangat perlu ditingkatkan, hal ini untuk menjaga agar pelaksanaan tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Adapun pentingnya untuk menindaklanjuti dan memproses setiap laporan pelanggaran yang terjadi adalah untuk menjaga kepercayaan publik, adanya kepastian hukum, dan menjaga pelaksanaan tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku.
  2. Berkenaan dengan pengelolaan dan penataan pasar jelojok, telah dibentuk unit pelaksana teknis pasar modern jelojok, pembentukan tim penataan pedagang pasar modern jelojok, dan telah dialokasikan pendanaan baik pada apbd induk 2020, dan rancangan perubahan apbd melalui dukungan pemeliharaan, penyediaan alat, perlengkapan dan tenaga kebersihan maupun keamanan, serta penyusunan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi partai persatuan pembangunan.

  1. Berkaitan dengan keberadaan pdam, pemerintah kabupaten lombok tengah senantiasa mendorong pdam untuk menjadi perusahaan yang sehat dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air minum. Berdasarkan standar badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (bppspam) kementerian pupr, pdam kabupaten lombok tengah dinyatakan sehat.
  2. Berkaitan dengan perijinan ritel modern dapat saya sampaikan bahwa, keberadaan retail modern, sesuai dengan peraturan bupati lombok tengah nomor 23 tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat pusat perbelanjaan toko modern, bahwa untuk pembangunan retail modern tidak diperbolehkan berlokasi dekat dengan pasar tradisional dengan jarak minimal 100 meter. Kemudian, untuk kedepannya, perlu adanya sistem zonasi dan jam operasi terhadap retail modern dimaksud dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah (rtrw) agar tidak mematikan usaha kecil atau eceran di sekitarnya.

Pemberian izin terhadap retail modern juga harus memenuhi persyaratan administratif berupa rekomendasi unsur terkait dengan telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sosial ekonomi serta mensyaratkan agar dapat menampung hasil produk setempat dan memperkerjakan tenaga kerja lokal.

  1. Terhadap penertiban izin perusahaan seperti perusahaan air minum, perusahaan rokok/tembakau dan lain-lain, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukan perizinan yang diberikan akan dilakukan penertiban. Perusahaan bertanggungjawab penuh untuk melakukan usaha sesuai dengan perizinan yang diberikan dan ktentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Berkaitan dengan penggalian potensi pendukung pariwisata melalui seni budaya yang memang sudah tumbuh subur di tengah masyarakat, memang memerlukan wadah untuk pengembangan dan pelestarian dengan pembangunan sarana prasarana. Sarana prasarana seperti gedung serbaguna telah tersedia pada beberapa wilayah, namun pemanfaatannya untuk kegiatan pagelaran seni dan budaya, masih belum bersifat rutin, masih tergantung pada tingkat kunjungan wisatawan.
  3. Berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat dari limbah pengolahan air bendungan batujai, pemerintah kabupaten lombok tengah akan melakukan penilaian dan penelitian dampak lingkungan melalui pengambilan sampel air sungai penujak yang dialiri oleh limbah buangan pengolahan air pdam.

 Fraksi partai kebangkitan bangsa

  1. Dari alokasi belanja tidak terduga yang sebagian besar merupakan hasil refocussing sebagaimana tertuang dalam peraturan bupati nomor 44 tahun 2019 tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2020 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan peraturan bupati nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan keempat peraturan bupati nomor 44 tahun 2019 sebesar rp.148.578.145.406 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus enam rupiah), dan sampai dengan 30 juli 2020 telah terealisasi sebesar rp.49.151.847.459 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah)  yang diarahkan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan alokasi bencana lainnya.

Sedangkan dalam rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2020, besaran alokasi belanja tidak terduga menjadi sebesar rp. 71.112.933.484,00 (tujuh puluh satu miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Terhadap sisa alokasi btt per-tanggal 30 juli 2020 sebesar rp.21.961.086.025 (dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan puluh enam ribu dua puluh lima rupiah)  rencananya diarahkan untuk penanganan kesehatan sebesar rp.14.304.336.025 (empat belas miliar tiga ratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah), untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan, mendukung penguatan kapasitas testing, tracing dan treathment dengan penyediaan alat pcr-real time dan rdt kit, dan kebutuhan penanganan kesehatan lainnya. Penyediaan jps sebesar rp.6.656.750.000 (enam miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk antisipasi kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020.

Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi partai demokrat, fraksi partai bulan bintang dan fraksi nasdem perjuangan.

  1. Berkaitan dengan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi khusus mandalika yang sedang dibangun saat ini bersumber dari apbn bukan dari apbd. Walaupun demikian, anggaran tersebut tetap mengalami relaksasi sebagaimana apbd kabupaten, namun karena infrastruktur tersebut masuk dalam program untuk destinasi super prioritas maka tidak mengalami relaksasi yang signifikan. Berbeda dengan jalan kabupaten seperti ruas jalan mangkung – selong belanak dan janapria – ganti, sumber pembiayaannya dari apbd dan mengalami refocussing untuk penyediaan dukungan pendanaan penanganan dan pencegahan pandemi covid-19.

Namun, ruas jalan tersebut sudah masuk dalam prioritas penanganan di tahun anggaran 2021 dan sudah kita usulkan melalui dana alokasi khusus 2021.

Sedangkan untuk mendukung pengembangan potensi wisata di wilayah utara, pemerintah kabupaten lombok tengah telah melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan penunjang pariwisata, pasar modern jelojok, penyediaan sarana prasarana pariwisata lainnya seperti pusat jajanan/kuliner, kios cinderamata,  gazebo dan pergola.

Jawaban ini sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi golongan karya.

  1. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat terutama untuk mengurangi resiko kerumunan massa di tengah pandemi covid-19, seperti layanan administrasi kependudukan dilakukan dengan pelayanan keliling, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pemberian layanan lainnya.

 Fraksi partai persatuan pembangunan

  1. Terkait dengan kontribusi pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal, pemerintah kabupaten lombok tengah terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi atas pengelolaan aset daerah di antaranya melalui perjanjian sewa menyewa, seperti sewa kolam renang matra, sewa tanah tower, bbi gerunung dan beberapa aset lainnya, melalui kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah terhadap pemanfaatan hotel tastura. Terhadap aset bangunan eks aerotel sampai saat ini belum ada kerjasama dengan pihak ketiga.
  2. Berkaitan dengan meningkatnya komposisi belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2020, karena pada kelompok belanja tidak langsung terdapat alokasi yang bersifat wajib/mengikat seperti belanja gaji dan tunjangan, penyesuaian tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru pnsd, penyesuaian dak non fisik bantuan operasional penyelenggaran paud dan pendidikan kesetaraan, pemenuhan hibah penyelenggaraan pilkada dan hibah bantuan keuangan kepada partai politik, serta penyediaan dana untuk penanganan dan pencegahan dampak pandemi covid-19 maupun bencana lainnya melalui belanja tidak terduga.
  3. Berkaitan dengan tarif retribusi pelayanan pasar, telah didasarkan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
  4. Berkaitan dengan rasionalisasi belanja yang telah dilakukan pada beberapa kali perubahan penjabaran apbd tahun anggaran 2020, telah dituangkan dan dijabarkan dalam dokumen kebijakan umum perubahan apbd tahun anggaran 2020, serta telah saya sampaikan pula dalam pidato pengantar dokumen tersebut pada sidang paripurna beberapa waktu yang lalu.

Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi partai bulan bintang.

  1. Berkaitan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kesehatan pada masa pandemi covid19, pelayanan kesehatan yang telah diupayakan oleh pemerintah kabupaten lombok tengah selama masa pandemi covid-19 melalui pembentukan satgas penanganan covid-19, khususnya pada kesehatan dengan melibatkan unit pelayanan teknis puskesmas di garis terdepan di dalam melakukan penjaringan kontak tracing terhadap masyarakat yang potensial menjadi penular atau pembawa virus.

Pemerintah kabupaten lombok tengah juga telah membentuk 3 tempat pelayanan khusus, seperti: rumah mutiara indonesia sebagai tempat sekrening, pusat balai karya sebagai tempat isolasi  dan aerotel dijadikan tempat karantina.

Jawaban ini sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi partai nasdem perjuangan.

  1. Peran pemerintah kabupaten lombok tengah dalam sektor pariwisata selama ini, mengarah pada pengembangan potensi wisata yang dimiliki melalui pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur lainnya yang menunjang pariwisata. Memang, sampai saat ini, belum ada potensi pariwisata yang dikelola oleh bumd mengingat bumd masih dalam proses pembenahan dan penyempurnaan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  2. Berkaitan dengan tenaga honor dan kontrak yang ada di lombok tengah, dapat saya sampaikan bahwa sejauh ini peran keberadaan tenaga honor dan kontrak yang ada di lombok tengah sangatlah penting dan tidak dapat dipungkiri khususnya dalam menunjang penyelenggaran program dan kegiatan yang terkait. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah kabupaten lombok tengah memandang perlu untuk mempertahankan keberadaannya serta berupaya untuk memberikan kompensasi atas kontribusinya bagi lombok tengah meskipun belum optimal.

 Fraksi partai keadilan sejahtera

  1. Berkaitan dengan pengangkatan guru sebagai kepala sekolah, sudah melalui prosedur tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang mengacu permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Selanjutnya terkait penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan pimpinan pratama telah mengacu pada hasil evaluasi kinerja, hasil rapat tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, hasil asessment pegawai dan berdasarkan peta jabatan yang tertuang dalam dokumen evaluasi jabatan.

  1. Berkaitan dengan permasalahan tempat pembuangan akhir sampah di pengengat, masyarakat sekitar tpa menginginkan adanya pengelolaan sampah melalui sanitari landfiil, sementara yang dilaksanakan baru dalam bentuk control land. Pemerintah kabupaten lombok tengah juga telah melakukan penataan dan pemagaran tpa agar mengurangi ketidaknyamanan masyarakat di sekitar lokasi tersebut.
  2. Mengingat peran pentingnya keberadaan guru honorer dan dalam peningkatan ipm maupun sumber daya manusia khususnya di kabupaten lombok tengah, pemerintah kabupaten lombok tengah senantiasa memperhatikan kesejahteraan guru honorer tersebut, dengan menyediakan anggaran yang diarahkan untuk pemberian insentif bagi guru honorer baik yang bersumber dari apbd maupun alokasi dana bos. Demikian pula terhadap pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, masih didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.
  3. Berkaitan dengan permasalahan tata kelola keuangan desa dan bumdes, pemerintah kabupaten lombok tengah telah melakukan upaya pembinaan melalui kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa, dan pembinaan pengelolaan bumdes pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta kegiatan pengawasan pada inspektorat daerah.
  4. Berkaitan dengan sasaran penerima jaring pengaman sosial bagi masyarakat melalui program jps lombok tengah bersatu, diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) yang tidak mendapat bantuan sosial baik dari apbn maupun dari apbd pemerintah provinsi.
  5. Berkaitan dengan kondisi bangunan masjid agung, pemerintah kabupaten lombok tengah dalam apbd tahun anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran melalui dana hibah kepada yayasan masjid agung.

  Fraksi partai demokrat

    1. Berkaitan dengan perubahan proyeksi tingkat pengangguran pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2020, semula 2,85% menjadi 3,12%, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: terjadinya pandemi covid 19 di tahun 2020 berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat terutama pada sektor perdagangan, akomodasi dan makan minum, industri pengolahan dan jasa; terjadinya peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja karena adanya bonus demografi dan sektor pertanian menjadi sektor yang paling bertahan pada masa pandemi covid19, dengan indikasi terjadinya peningkatan nilai tukar petani (ntp) baik di tingkat nasional maupun regional. Asumsi tingkat pengangguran sebesar 3,12% ini masih lebih rendah dari target nasional dan target provinsi.

Sedangkan perubahan asumsi tingkat kemiskinan dari 13,60%-13,41% menjadi 13,60%-13,55% disebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di masa pandemi covid19 dan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Namun, pemerintah telah berupaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberian bantuan yang bersumber dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa dengan prioritas sasaran penerima berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (dtks).

  1. Terkait dengan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 khususnya petani, nelayan, buruh dan pedagang kecil, pemerintah kabupaten lombok tengah melalui:

Dinas pertanian dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka pengurangan biaya produksi dan pemilihan komoditas pertanian yang bernilai jual tinggi, kegiatan temu usaha untuk menjajaki potensi yang memiliki peluang usaha yang tinggi, dan memberikan margin keuntungan yang baik, penyediaan sarana prasarana lainnya.

Dinas perikanan dan kelautan dengan program pengentasan kemiskinan, kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dengan sasaran kelompok nelayan perairan laut dan kelompok nelayan perairan umum.

Dinas perindustrian dan perdagangan dengan melakukan pemantauan harga 9 bahan pokok, pemantauan stok pangan dan seluruh bahan pokok masyarakat selama pandemi untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di kabupaten lombok tengah, membuka pasar rakyat dan pasar tradisional dengan tetap menggunakan standar protokol covid-19, memberikan bantuan bahan baku penunjang bagi sebagian ikm olahan pangan yang sudah dilatih serta melakukan pendampingan untuk ikm yang sudah dilatih.

Jawaban ini sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi partai golongan karya.

  1. Berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan anak sekolah di kabupaten lombok tengah dalam masa pandemi covid-19, pemerintah kabupaten lombok tengah sedang melakukan evaluasi persiapan sarana dan prasarana pencegahan covid-19 di sekolah dalam rangka memastikan pembelajaran tatap muka berlangsung dengan aman.

 Fraksi partai bulan bintang

  1. Terkait dengan penurunan target pad yang bersumber dari deviden atas penyertaan modal pada beberapa perusahaan yakni Bank ntb, pd. Bpr ntb lombok tengah dan pt. Jamkrida bersaing, telah disesuaikan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham.
  2. Berkaitan dengan koordinasi pemerintah kabupaten lombok tengah dengan pemerintah pusat, melalui bidang sumber daya manusia kesehatan pada dinas kesehatan, kabupaten lombok tengah telah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi ntb untuk diteruskan kepada bpsdmkes kementerian kesehatan di jakarta, terutama mengenai jenis dan jumlah tenaga yang terlibat dalam penanganan covid-19 di kabupaten lombok tengah.
  3. Strategi menghadapi musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini, pemerintah kabupaten lombok tengah melalui badan penanggulangan bencana daerah pada program kegiatan yang mengarah pada penanganan daerah rawan kekeringan, yaitu melakukan pendistribusian air bersih bagi masyarakat atau wilayah yang terdampak bencana kekeringan, bekerjasama dengan pdam.

Jawaban ini sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi partai nasdem perjuangan.

 Fraksi nasdem perjuangan

Kebijakan penurunan bantuan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lombok tengah kepada pemerintah desa yang meliputi alokasi dana desa (add), dan dana desa akibat adanya penyesuaian terhadap menurunnya target pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum serta penyesuaian terhadap besaran dana desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

 Fraksi amanat nurani berkarya

  1. Terhadap pemanfaatan kantor/bangunan opd yang pindah ke gedung kantor bupati yang baru, sebagian besar dimanfaatkan oleh opd lainnya serta sebagian akan dimanfaatkan untuk menambah area ruang terbuka hijau.
  2. Terhadap pemberian bantuan kepada umkm dalam rangka mengurangi peningkatan kemiskinan dan menekan angka pengangguran, pada rancangan perubahan apbd tahun 2020 ini telah dialokasikan beberapa bantuan peralatan kerja bagi pelaku umkm.
  3. Terkait dengan kepengurusan ijin berlayar adalah merupakan kewenangan dari syahbandar yang merupakan bagian dari pemerintah pusat (kkp-ri), tidak di bawah kewenangan kabupaten/kota, sehingga kepengurusan ijin berlayar dan lain-lain menjadi domain dari syahbandar. Menjawab keluhan dari nelayan terkait dengan kepengurusan ijin tersebut di atas, pemerintah kabupaten lombok tengah melalui dinas kelautan dan perikanan sudah melakukan langkah-langkah koordinasi bersama seluruh stakeholder, dalam rangka percepatan sistem kepengurusan dengan upaya yang dilakukan dengan menambah person perangkat/petugas sahbandar di pelabuhan awang, di mana selama ini karena keterbatasan petugas sehingga merangkap sebagai petugas di pelabuhan lombok dan pelabuhan awang. Sedangkan terkait dengan fasilitas pendukung pelabuhan seperti fasilitas kesehatan dengan mendorong fungsi pustu di pelabuhan awang. Sedangkan untuk fasilitas air bersih, sudah terbangun jaringan pdam melalui pengelolaan air laut menjadi air bersih.
  4. Menanggapi kekhawatiran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan, perlu saya sampaikan bahwa di rumah sakit sudah ada alur-alur pelayanan antara pasien covid dan non covid, sehingga masyarakat tidak perlu takut datang berobat ke rumah sakit. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan, diharapkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
  5. Berkenaan dengan upaya peningkatan kepuasan atas layanan pada rsud praya, dengan melakukan pelatihan peningkatan sdm dan kompetensi bagi semua perawat dan petugas pelayanan, antara lain pelatihan etika dan sikap berupa pelatihan komunikasi efektif bagi semua karyawan rumah sakit.
  6. Terkait dengan usulan pemekaran desa di luar 15 desa persiapan sebanyak 41 usulan pemekaran desa baru, saat ini dalam proses evaluasi desa induk serta kajian pemekaran desa terhadap desa induk.

Sedangkan proses klarifikasi dokumen bagi 15 desa persiapan yang sudah diajukan ke pusat yang disertai dengan ranperda pembentukan desa, sampai saat ini masih dalam proses menunggu jadwal klarifikasi kelengkapan dokumen oleh direktorat jenderal bina pemerintahan desa kementerian dalam negeri karena terkendala pandemi covid-19. (*)

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar