Detail Rancangan Peraturan Daerah

Judul Raperda

Rancangan Perda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Deskripsi

Dalam diktum pertimbangan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif terdapat dua substansi yang menyatakan secara eksplisit menyebutkan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu pertimbangan sosiogis dan petimbangan yuridis. Pertimbangan sosiologis menyebutkan “bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Begitu juga pertimbangan yuridis secara eksplisit menyebut kepala daerah “bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif”.
Pertimbangan filosofis yang menyebutkan “pemerintah daerah secara eksplisit bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif” maka secara hukum pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mencipatkan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sesuai dengan tugas dan fungsi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks pengembangan ekonomi kepala daerah berkedudukan sebagai regulator dan fasilitator ekonomi kreatif. Dalam kedudukannya sebagai regulator pemerintah daerah berwenang mengatur pengembangan ekonomi kreatif melalu peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Sebagai fasilitator pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha ekonomi kreatif di Lombok Tengah.

Pengusul

Dprd

Komisi Pembahasan

Komisi

Tanggal Diajukan

18 Mar 2025

Status

Pembahasan

Draft Ranperda

Unduh Draft

Kirim Masukan Anda