Praya – Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan rapat konsultasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja selama dua hari, yakni Rabu, 15 Juli hingga Kamis, 16 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah, S.IP., M.M., bersama seluruh anggota Komisi II.

Rapat konsultasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penganggaran.

Pada Rabu (15/7/2026), Komisi II menggelar pembahasan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada sesi pagi. Selanjutnya, pada sesi siang dilaksanakan rapat bersama Dinas Pariwisata serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, pada Kamis (16/7/2026), pembahasan dilanjutkan dengan menghadirkan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada sesi pagi. Adapun pada sesi siang, rapat diikuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, Perumda Bank NTB Syariah, Perumda BPR NTB, dan Perumda Jamkrida.

Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD dan BUMD menyampaikan program kerja, target kinerja, serta kebutuhan anggaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2027. Komisi II memberikan berbagai masukan, saran, dan pendalaman terhadap usulan program agar penyusunan KUA dan PPAS benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, koperasi, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah, S.IP., M.M., menegaskan bahwa pembahasan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap program yang diusulkan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan disusun berdasarkan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.

Melalui rapat konsultasi ini, Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah berharap terbangun sinergi yang kuat antara legislatif dan perangkat daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Seluruh hasil pembahasan akan menjadi bahan dalam penyempurnaan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.