Lombok Tengah — Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat konsultasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat konsultasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Muhalip, bersama anggota Komisi III lainnya. Kegiatan berlangsung selama dua hari, yakni Selasa, 18 Agustus hingga Rabu, 19 Agustus 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Pada hari pertama, Selasa (18/8), Komisi III melakukan pembahasan bersama OPD mitra kerja yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Sekretariat Daerah melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Bagian Administrasi Pembangunan (AP) dan LPSE.

Selanjutnya, pada Rabu (19/8), pembahasan dilanjutkan dalam dua sesi. Sesi pertama membahas bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan sesi kedua dilanjutkan bersama Dinas Lingkungan Hidup serta PDAM Tirta Ardhia Rinjani.

Dalam rapat tersebut, Komisi III bersama OPD mitra kerja melakukan pendalaman terhadap program dan kegiatan yang mengalami perubahan dalam dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan setiap perubahan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Pembahasan bersama OPD mitra kerja ini selanjutnya akan menjadi bahan bagi Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun dan menyampaikan hasil pembahasan terkait Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Melalui proses pembahasan tersebut, DPRD berharap kebijakan anggaran perubahan tahun 2026 dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah.